Forsipnews (03/10) –
Kalau diibaratkan seekor kupu-kupu, FORSIP saat ini adalah sebuah kepompong yang sudah siap menetas. Sudah saatnya perjuangan FORSIP mulai memperlihatkan ‘taring’ yang lebih tajam.
Langkah FORSIP yang selama ini selalu dilakukan melalui dialog tampaknya harus sedikit diubah. Para petinggi FORSIP harus mulai memikirkan sebuah gebrakan yang lebih nyata agar aspirasinya bisa lebih didengar. Meskipun tentu dengan tetap santun dan menghindari sikap anarkis.
Pertimbangan ini didasarkan pada lambatnya penanganan para petinggi Garut terkait usulan FORSIP mengenai restrukturisasi jabatan di Disnakkanla. Hal ini terbukti dengan tidak adanya tindakan nyata pada pelantikan Hari Kamis, 22/09, dimana belum tampak adanya perbaikan yang signifikan atas usulan FORSIP terkait rotasi/mutasi jabatan pada pelantikan 4 Mei.
Selain itu, usulan FORSIP untuk segera mengganti pimpinan tertinggi di Disnakkanla juga tidak diakomodasi. Padahal FORSIP telah mengajukan setidaknya 3 alasan kenapa pimpinan Disnakkanla harus segera diganti, yaitu (1) Masalah mutasi/rotasi jabatan pada pelantikan 4 Mei yang tidak didasarkan pada analisis jabatan, (2) Permasalahan TPP Disnakkanla yang melanggar Perbup 561 Tahun 2009, serta (3) Masalah kesejahteraan pegawai dan fasilitas UPTD.
Dari segi aturan, ketiga hal ini sebenarnya sudah lebih dari cukup bagi Bupati Garut untuk segera mengganti unsur pimpinan sekaligus melakukan restrukturisasi jabatan di Disnakkanla. Tapi pada kenyataanya itu tidak dilakukan.
Menyikapi hal ini, FORSIP tampaknya harus mulai mempertimbangkan untuk segera melakukan gebrakan yang lebih besar. Apalagi saat ini sudah ada lebih dari 30 elemen pergerakan yang siap mendukung perjuangan FORSIP. Ditambah lagi besarnya dukungan PNS dari berbagai SKPD yang juga siap bergabung memperjuangkan TPP.
Kalau sampai akhir tahun 2011 berbagai tuntutan FORSIP tidak juga diakomodasi, maka tampaknya sudah saatnya bagi FORSIP untuk ‘unjuk kekuatan’. Tidak perlu lagi menahan diri seperti sekarang ini. FORSIP harus mulai menggalang kekuatan yang lebih besar. Misalnya dengan meningkatkan cakupan perjuangannya dari yang tadinya hanya sebatas lingkup Disnakkanla menjadi lingkup Kabupaten Garut. Apalagi ada indikasi kesiapan PNS dari berbagai SKPD untuk bergabung membentuk FORSIP-FORSIP baru di instansi mereka. Bila ini sampai terjadi maka dipastikan ribuan PNS akan bergerak satu suara sehingga kondisi di Garut akan semakin memanas.
Tentu saja keputusan ini perlu pertimbangan matang dari semua pengurus FORSIP. Kalau memang ada respon positif dari para petinggi Garut terkait tuntutan FORSIP, tampaknya langkah besar ini tidak perlu dilakukan. Meskipun begitu, kesabaran tentu ada batasnya. (-red /DS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar